Dimensi Sosio-Ekonomi dari Bencana Alam di NTT
- Detail
- Ted Sprague
Bila ada satu hal yang bisa kita semua pelajari dari pandemi Covid-19, tidak ada bencana yang murni alam. Dimensi ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam menentukan lapisan mana yang paling terdampak. Kesiapan dan ketangguhan seseorang dalam menghadapi bencana, serta kemampuannya untuk lalu pulih darinya, ditentukan oleh faktor-faktor sosio-ekonomi. Tingkat penularan dan kematian akibat Covid-19 misalnya berbanding terbalik dengan tingkat pemasukan seseorang. Bencana alam hanya mengungkapkan dengan lebih terbuka ketimpangan-ketimpangan sosial yang sudah mengakar. Begitu juga dengan banjir bandang di NTT, yang hanya mengungkapkan kemiskinan dan ketertinggalan parah yang telah dialami oleh rakyat NTT selama bergenerasi.
Segera setelah rakyat menyingkirkan junta militer dari panggung politik, mereka akan dihadapkan dengan realitas keras bahwa tuntutan-tuntutan yang mereka kedepankan – pemilu yang bebas dan jujur, parlemen yang demokratik, pekerjaan untuk semua orang, upah layak, tanah untuk tani, akses universal ke pelayanan sosial – tidak akan bisa dipenuhi dalam batas-batas kapitalisme. Bahkan pelucutan sepenuhnya seluruh kekuatan militer di Myanmar hanya bisa terpenuhi secara efektif dan konsekuen akan membutuhkan langkah-langkah revolusioner di luar batas-batas kapitalisme.
Krisis overproduksi telah membuat perekonomian tidak berjalan dan PHK besar-besaran terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak sekali solusi yang ditawarkan baik oleh ekonom borjuis maupun kaum kiri. 
Jelas yang dibutuhkan adalah distribusi vaksin yang merata setiap negara. Tapi kenyataannya semua terhalang oleh monopoli sejumlah negara yang lebih dulu mengembangkan anti virus. Siapa yang diuntungkan dari proses ini adalah jelas para pebisnis perusahaan farmasi besar. Tapi siapa yang bisa menantang dominasi ini? Tidak ada satu pun yang bisa menantang ini. Selama sistem ini tidak digulingkan, maka dominasi profit atas nyawa manusia akan terus terjadi.
Pembubaran FPI oleh pemerintah Jokowi belum lama ini menyebabkan kekisruhan di antara para “pejuang demokrasi” dari semua spektrum politik.
