Semua usaha harus dilakukan untuk menghubungkan perjuangan ekonomi dengan perjuangan politik, perjuangan sehari-hari dengan perspektif perebutan kekuasaan politik dan ekonomi. Tahun 2013 harus dibuka dengan komitmen ini, dan dengan ini kita akan melangkah lebih dekat ke realisasi slogan “Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera”.
Biaya produksi di Indonesia sangat murah karena, tidak seperti Amerika atau negara-negara Barat lainnya, para pengusaha di sini tidak perlu memperhatikan berbagai undang-undang, yang kalau dipenuhi semuanya akan memakan biaya yang besar. Pengabaian ini dapat dibeli dengan suap, dengan apa yang disebut biaya siluman. Bagi buruh, oleh karenanya, memerangi korupsi berarti memerangi pengabaian hukum dan penginjak-injakan hak buruh.
Untuk mempertahankan keutuhan organisasi buruh dan keamanan pertemuan-pertemuan buruh, maka milisi pertahanan buruh haruslah mulai diorganisir.
Korupsi hanya mungkin terjadi ketika ada segelintir orang yang memegang kekuasan ekonomi dan politik di atas masyarakat luas yang tak berdaya. Kita saksikan dengan jelas bagaimana korupsi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan koridor kekuasaan.
Tulisan ini adalah kritik atas artikel Mochtar Naim, seorang sosiolog, yang dimuat di media Kompas belum lama ini (1/10/12), Artikel Naim yang berjudul “Menghapus Korupsi” mengetengahkan sebuah logika penyelesaian yang pada dasarnya moralistik—dan oleh karenanya absurd—mengenai persoalan korupsi. Terdapat tiga pendekatan yang sedang diajukan oleh Naim: yakni pendekatan psiko-teologi, multilevel dan multifaset, dan pendekatan kultural. Kita akan mengupas satu per satu pendekatan ini dan menunjukkan kebuntuan dari tiap-tiap solusi tersebut.
Buruh-buruh Asia, secara lintas-negara maupun secara langsung lewat penempatan buruh migran, dibenturkan satu sama lain oleh kapitalis yang berlomba-lomba menurunkan gaji buruh demi profit.
Tulisan ini tidak sedang menyuguhkan sebuah apresiasi yang underestimate atau tidak pula akan memberikan sebuah prognosis yang overestimate atas kekuatan buruh migran.
Setelah eforia dari Getok Monas ini sedikit berlalu, dan debu yang dilontarkan oleh derap langkah buruh sudah sedikit mereda, saatnya kita melihat ke sekeliling kita untuk sejenak, untuk melihat apa-apa yang dapat kita panen dan apa yang harus kita tuai untuk ke depan. Dengan bekal ini, kita bawa tatapan kita ke depan, menyongsong gebrakan buruh yang tak ayal pasti akan lebih besar lagi.
Terhentak oleh fenomena Jokowi-Ahok, para pengamat politik segera mencari-cari penjelasan yang bisa membuat dunia mereka “bulat” dan “rasional”. Mereka mencari pertanda-pertanda yang dapat membuat tidur mereka nyenyak, setidaknya untuk malam ini sebelum fenomena politik lainnya mengusik ketenangan mereka.
Tidak ada jalan lain untuk memperkuat posisi politik kelas buruh dalam percaturan politik di negeri ini selain segera mendirikan partai buruh. Kaum buruh harus tidak boleh lagi dijadikan komoditas politik bagi partai-partai borjuis. Buruh akan terus menjadi obyek tipu-tipu jika wacana pembentukan partai politik ini tidak segera dipropagandakan secara luas dan sistematis.
