Enam puluh tujuh tahun sudah kita merdeka, tetapi ternyata kita masihlah berada di bawah penjajahan. Buruh, tani, dan segenap rakyat pekerja lainnya masih terjajah oleh modal kapital, baik domestik maupun asing. Merdeka 100% masih menjadi slogan perjuangan kita.
“Saya seorang muslimah dan seorang Marxis”
Apa arti ‘perjuangan kelas’ bagi saya sebagai seorang muslimah? Inilah pertanyaan penting yang telah mengubah cara berpikir saya. Dengan mendasarkan diri atas Marxisme, perjuangan saya untuk membebaskan perempuan dari seluruh macam penindasan tidak lagi berperspektif picik dan setengah-setengah.
Kapitalisme sedang memasuki krisis yang akut. Indonesia tidak imun dari ini. Tuntutan-tuntutan reforma atau normatif semata bahkan sudah tidak cukup lagi sebenarnya. Ini karena kapitalisme sudah tidak bisa lagi memberikan reforma kepada buruh. Manifesto MPBI mengandung tuntutan-tuntutan yang memang dikehendaki oleh buruh dan rakyat tertindas lainnya. Namun ia kurang satu hal: yakni bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan reforma tersebut di saat kapitalisme sedang sakit keras.
Sejarah May Day tidak terlepas dari perjuangan klas buruh dalam menuntut 8 jam kerja. Abad ke-19 adalah periode di mana klas buruh diperhadapkan pada kenyataan bahwa dari 24 jam sehari, mereka rata-rata bekerja 18 sampai 20 jam. Tak pelak lagi bahwa tuntutan yang diajukan adalah memperpendek jam kerja. Perjuangan menuntut 8 jam kerja ini diawali oleh kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1884, yang berbuntut pada penyerangan yang dilakukan oleh negara dan alat kekerasannya.
Semenjak kapitalisme lahir, dua kelas yang menjadi kelas tertindas adalah buruh dan tani. Oleh karena itulah buruh dan tani adalah sekutu alami. Berdampingan mereka bahu membahu menghantam kapitalisme.
Beberapa hari lalu saya mengunjungi sebuah desa. Dinding rumah-rumah warganya terlihat kusam. Seperti dinding istana Kremlin menjelang kematian Stalin. Yach, hanya beberapa saja yang tampak terang dengan cat warna-warni. Hanya beberapa saja. Tidak banyak. Sekitar tiga atau empat.
Jutaan orang yang mendiami daerah pedesaan memiliki seribu satu masalah dalam kehidupan. Masalah pertama dan paling utama yang ingin kita tunjukkan di sini adalah masalah mendapatkan pekerjaan. Penyediaan pekerjaan layak bagi masyarakat miskin pedesaan sepanjang tahun -- entah mungkin dari tanah pertanian atau dari jenis pekerjaan lain -- merupakan hal yang paling menonjol yang dihadapi dalam kehidupan pedesaan. Kita tahu bahwa pendistribusian tanah adalah hal yang penting, tetapi ini bukanlah masalah utama. Karena mengingat jumlah minimum tanah yang harus dialokasikan untuk sebuah keluarga -- untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi biaya lain -- ada kelangkaan lahan yang dibutuhkan untuk distribusi di antara seluruh penduduk desa di Indonesia hari ini. Artinya penyelesaian masalah pedesaan saat ini adalah bukan dengan hanya melakukan tugas mendistribusikan tanah kepada massa pedesaan tetapi juga mengakhiri kemiskinan dari buruh tani, petani tak bertanah dan miskin di desa-desa. Ini tidak berarti bahwa dengan menyatakan ini kita mengabaikan kebutuhan atau mencoba untuk meremehkan pentingnya mendukung gerakan petani yang menyerukan pemulihan dan pendistribusian tanah di antara buruh tani, petani tak bertanah dan miskin.
Sekali kita berbicara tentang petani dan menghubungkannya dengan revolusi sosialis, saat itu juga kita menyadari betapa kompleksnya persoalan yang kita hadapi. Betapa tidak! “Klas” yang kita namakan “petani” tidak mempunyai posisi yang sama dalam hubungannya dengan alat-alat produksi. Dalam kaitan dengan sisa-sisa feodalisme, kita menjumpai para tuan tanah di satu pihak dan petani penggarap di pihak lain. Dalam kaitan dengan kapitalisme, kita menjumpai kapitalis pertanian di satu sisi dan buruh tani (istilah Tan Malaka: proletar tanah) di sisi lain. Di samping itu kita juga berjumpa dengan lapisan burjuis kecil di kalangan petani, yakni petani gurem dan petani menengah.
Kelas buruh adalah satu-satunya kelas yang mampu memimpin perjuangan rakyat menuju sosialisme.
Demo kita harus tegas kalau kita ingin menang. Demo kita harus “tidak tertib” kalau kita ingin memaksa – bukan memohon – pemerintahan ini untuk membatalkan rencana kenaikan BBM. Rencana pemerintah ini telah melanggar norma-norma kemanusiaan, dan kita punya hak untuk melanggar norma-norma peraturan borjuis mereka. Kita punya hak untuk berdemo tidak tertib.
