Belum lama yang lalu, dosen Universitas Indonesia Ade Armando membuat geger dunia “masyarakat sipil” dengan deklarasi pembentukan Civil Society Watch. CSW berambisi menjadi pengawas demokrasi, tetapi pertanyaan yang lantas muncul: Siapa yang akan mengawasi sang pengawas? Di sini pengalaman Soviet (dewan rakyat) dapat memberi jawaban.
Hari ini, kelas penguasa sangat ketakutan terhadap setiap demonstrasi. Pandemi dan krisis yang menyertainya telah mengekspose ketidakbecusan pemerintah.
Bila ada satu hal yang bisa kita semua pelajari dari pandemi Covid-19, tidak ada bencana yang murni alam. Dimensi ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam menentukan lapisan mana yang paling terdampak. Kesiapan dan ketangguhan seseorang dalam menghadapi bencana, serta kemampuannya untuk lalu pulih darinya, ditentukan oleh faktor-faktor sosio-ekonomi. Tingkat penularan dan kematian akibat Covid-19 misalnya berbanding terbalik dengan tingkat pemasukan seseorang. Bencana alam hanya mengungkapkan dengan lebih terbuka ketimpangan-ketimpangan sosial yang sudah mengakar. Begitu juga dengan banjir bandang di NTT, yang hanya mengungkapkan kemiskinan dan ketertinggalan parah yang telah dialami oleh rakyat NTT selama bergenerasi.
Krisis overproduksi telah membuat perekonomian tidak berjalan dan PHK besar-besaran terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak sekali solusi yang ditawarkan baik oleh ekonom borjuis maupun kaum kiri.
Salah satu yang digagas oleh kaum kiri Indonesia (yang direpresentasikan oleh Budiman Sujatmiko) adalah Universal Basic Income. Tapi, apakah solusi ini menjawab persoalan? Temukan jawabannya dalam artikel berikut ini.
Jelas yang dibutuhkan adalah distribusi vaksin yang merata setiap negara. Tapi kenyataannya semua terhalang oleh monopoli sejumlah negara yang lebih dulu mengembangkan anti virus. Siapa yang diuntungkan dari proses ini adalah jelas para pebisnis perusahaan farmasi besar. Tapi siapa yang bisa menantang dominasi ini? Tidak ada satu pun yang bisa menantang ini. Selama sistem ini tidak digulingkan, maka dominasi profit atas nyawa manusia akan terus terjadi.
Jika kita mencoba melakukan introspeksi, aksi golput dilakukan karena tidak adanya politisi yang mampu mewakili rakyat Indonesia. Dengan demikian, perjuangan ini tidak cukup dengan hanya mengajak masyarakat untuk golput.
Tapi apa yang dibutuhkan? Berikut perspektif kami. Selamat membaca.
Pembubaran FPI oleh pemerintah Jokowi belum lama ini menyebabkan kekisruhan di antara para “pejuang demokrasi” dari semua spektrum politik.
Perjuangan melawan Omnibus Law bukan hanya perjuangan eksternal melawan pemerintah, tetapi terutama perjuangan internal melawan kerak-kerak perangkat birokrasi dan kepemimpinan yang telah menjadi penghalang terbesar bagi kemenangan buruh.
Pengalaman telah menunjukkan bahwa strategi bertahan yang baik adalah dengan melakukan serangan. Satunya senjata kelas buruh adalah aksi massa dan mogok.
Ketika kelas penguasa melakukan serangan, kita harus mempersiapkan perlawanan. Kelas buruh harus kembali kepada tradisi perlawanan militan tahun-tahun 2011-12. Inilah yang harus menjadi tujuan bagi setiap buruh yang sadar kelas. Inilah cara menggagalkan Omnibus Law.
Taktik lobi telah menunjukkan impotensinya dalam membendung Omnibus Law, dan bahkan telah menjadi sepenuhnya reaksioner. Saatnya kaum buruh banting stir dan mengubah haluan. Tinggalkan meja perundingan, dan turun ke jalan! Aksi massa dan pemogokan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh rejim.
