Kapitalisme sudah tidak memungkinkan lagi reforma yang berarti, apalagi Negara Kesejahteraan. Kita butuh perjuangkan Sosialisme sebagai asas Partai Buruh.
Gelombang kedua pandemi telah menghancurkan kehidupan jutaan rakyat, dan kapitalisme terbukti gagal menanganinya.
Kegagalan dalam penanganan pandemi merupakan cerminan dari sistem sosial yang sudah membusuk dalam skala dunia. Kapitalisme – kendati memiliki capaian teknologi yang kolosal – terbukti tidak mampu menyediakan vaksin, obat-obatan, dan oksigen untuk menolong ribuan orang yang terinfeksi. Alih-alih menyembuhkan, sistem sosial ini terbukti menjadi tempat inkubasi bagi berkembangnya virus yang mematikan hari ini.
Selama ada kelas kapitalis yang memegang kendali atas tuas ekonomi dan mengeksploitasi rakyat pekerja, selama ada Negara Borjuasi yang bertugas memfasilitasi eksploitasi ini dan mempertahankan dominasi kelas kapitalis, maka selama itu pula akan ada korupsi. Usaha KPK untuk memberantas korupsi oleh karenanya adalah seperti menjaring angin, dan kontroversi TKW ini adalah salah satu contohnya.
Belum lama yang lalu, dosen Universitas Indonesia Ade Armando membuat geger dunia “masyarakat sipil” dengan deklarasi pembentukan Civil Society Watch.
Hari ini, kelas penguasa sangat ketakutan terhadap setiap demonstrasi. Pandemi dan krisis yang menyertainya telah mengekspose ketidakbecusan pemerintah.
Bila ada satu hal yang bisa kita semua pelajari dari pandemi Covid-19, tidak ada bencana yang murni alam.
Apakah Universal Basic Income dapat menjadi solusi bagi krisis kapitalism?
Jelas yang dibutuhkan adalah distribusi vaksin yang merata setiap negara. Tapi kenyataannya semua terhalang oleh monopoli sejumlah negara yang lebih dulu mengembangkan anti virus. Siapa yang diuntungkan dari proses ini adalah jelas para pebisnis perusahaan farmasi besar. Tapi siapa yang bisa menantang dominasi ini? Tidak ada satu pun yang bisa menantang ini. Selama sistem ini tidak digulingkan, maka dominasi profit atas nyawa manusia akan terus terjadi.
Jika kita mencoba melakukan introspeksi, aksi golput dilakukan karena tidak adanya politisi yang mampu mewakili rakyat Indonesia. Dengan demikian, perjuangan ini tidak cukup dengan hanya mengajak masyarakat untuk golput.
Tapi apa yang dibutuhkan? Berikut perspektif kami. Selamat membaca.
