Di satu sisi, jelas kenaikan suku bunga yang tajam ini akan berdampak pada inflasi. Di sisi lain, ada banyak faktor yang berada di luar kendali bank sentral. Kita telah mengupasnya secara rinci di artikel pada bulan Mei (Crisis, protectionism and inflation: war prepares the way for revolution), tetapi kita akan mengulang poin-poin utamanya di sini.
Para ekonom borjuis, yang tidak bisa melihat melampaui ujung hidung mereka, berhasil meyakinkan diri mereka sendiri bahwa epos inflasi rendah dan suku bunga rendah akan terus berlangsung selama-lamanya. Mereka bahkan mengubah kepercayaan yang tak berlandasan ini menjadi teori, yang berdasarkan asumsi-asumsi yang paling arbitrer dan bodoh. Dan semua teori mereka ternyata keliru.
Kapitalisme ada dalam jalan buntu. Momok resesi global kini menggantung, dan ini adalah resep untuk menajamnya perjuangan kelas.
Kenaikan harga BBM ini hanya bisa dipatahkan dengan aksi mogok nasional, yang tidak hanya melibatkan buruh terorganisir tetapi juga buruh tak-teorganisir. Inilah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh kelas penguasa.
Perusahaan-perusahaan rintisan ini bisa menjamur di mana-mana karena ditopang oleh uang murah. Untuk menanggulangi krisis kapitalisme, pemerintah di mana-mana menerapkan kebijakan uang murah (terutama quantitative easing serta suku bunga yang hampir mencapai nol). Kebijakan uang murah ini bukannya menghasilkan investasi yang produktif, seperti yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan, tetapi digunakan untuk spekulasi dan untuk menopang perusahaan-perusahaan yang seharusnya bangkrut.
Dalam situasi krisis kapitalisme kesadaran bisa dengan cepat berubah. Apa yang hari ini mereka bisa terima, bisa menjadi kebalikannya. Semua tanda-tanda pergolakan revolusioner ada di mana-mana di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Tugas kaum revolusioner adalah mempersiapkan dirinya secepat mungkin membangun organisasi untuk perang kelas di masa depan.
Pandemi corona mengekspose bagaimana sistem kapitalisme secara inheren menghambat pemenuhan kebutuhan hidup semua orang. Ungkap penjelasannya dalam artikel berikut ini.
Bila ada satu hal yang bisa kita semua pelajari dari pandemi Covid-19, tidak ada bencana yang murni alam. Dimensi ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam menentukan lapisan mana yang paling terdampak. Kesiapan dan ketangguhan seseorang dalam menghadapi bencana, serta kemampuannya untuk lalu pulih darinya, ditentukan oleh faktor-faktor sosio-ekonomi. Tingkat penularan dan kematian akibat Covid-19 misalnya berbanding terbalik dengan tingkat pemasukan seseorang. Bencana alam hanya mengungkapkan dengan lebih terbuka ketimpangan-ketimpangan sosial yang sudah mengakar. Begitu juga dengan banjir bandang di NTT, yang hanya mengungkapkan kemiskinan dan ketertinggalan parah yang telah dialami oleh rakyat NTT selama bergenerasi.
Krisis overproduksi telah membuat perekonomian tidak berjalan dan PHK besar-besaran terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak sekali solusi yang ditawarkan baik oleh ekonom borjuis maupun kaum kiri.
Salah satu yang digagas oleh kaum kiri Indonesia (yang direpresentasikan oleh Budiman Sujatmiko) adalah Universal Basic Income. Tapi, apakah solusi ini menjawab persoalan? Temukan jawabannya dalam artikel berikut ini.
Bertahun-tahun yang lalu kelas pekerja telah membayar krisis dengan penghematan, dan sekarang mereka akan diminta kembali membayar krisis yang dipercepat oleh pandemi ini.
Beban krisis ini akan dialihkan kepada rakyat pekerja dengan meningkatkan pajak, menarik subsidi, sampai mereformasi hukum anti-pekerja.
Selengkapnya, silakan baca dalam tulisan berikut.
