Krisis kapitalisme akan terus memprovokasi konflik kelas antara buruh dan kapitalis. Sekarang pemerintah sedang mengorbankan buruh-buruh di perusahaan berorientasi ekspor. Besok bisa saja buruh di sektor lainnya akan dikorbankan. Kita terus dihadapkan pada fakta bahwa buruh lah yang harus menanggung biaya krisis ini.
Dalam kapitalisme finansial hari ini, tidak ada satu pun bank yang bisa membebaskan dirinya dari jejaring finans yang mengikat semua modal. Jatuhnya SVB merupakan gejala dari kontradiksi-kontradiksi finansial dunia yang sudah mencapai titik nadirnya.
Dalam setiap perang, kelas penguasa harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memobilisasi opini publik untuk mendukung tindakannya.
Rafael, ayah Mario, sudah dicopot dari jabatannya dan mulai diperiksa oleh KPK. Tetapi dia hanya akan dijadikan kambing hitam oleh pemerintah guna menenangkan massa. Pemerintah harus mempertahankan citra adanya keadilan, dan dalam satu dua kesempatan akan mengorbankan satu dua orang dari barisannya demi keselamatan seluruh jajarannya yang busuk.
Kebijakan kolaborasi kelas para pemimpin Partai Buruh hari ini terungkap lagi dengan jelasnya selama rakernas PB kemarin pada 14-18 Januari 2023. PB menemukan dirinya mendukung capres-cawapres borjuis, dan sungguh slogan “We are the working class” jadi lelucon yang tidak lucu. 15 dari 38 cabang provinsi PB mengusulkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, politisi borjuis dari PDI-P yang beberapa kali pernah diperiksa oleh KPK, terakhir mengenai kasus korupsi e-KTP. Sementara, 6 cabang merekomendasikan Anies Baswedan, seorang politisi borjuis yang siap sedia berkolaborasi dengan elemen-elemen reaksioner dan bigot.
Biaya menghapus kelaparan sebenarnya hanya secuil kuku dari kekayaan para miliarder yang ditimbun dari pencurian nilai lebih terhadap kelas pekerja. Terkadang kita menyaksikan adanya aksi filantropi yang dilakukan oleh kaum kaya atas dasar proposal yang diajukan oleh orang-orang seperti Beasley. Kita mungkin saja bisa merasa lega karena masalah kemanusiaan di masa tertentu anggaplah tertangani. Namun melalui filantropi, teratasinya bencana kelaparan hanya bersifat temporer.
Hanya dengan memahami kenyataan ini kita bisa memahami KUHP yang baru ini. Kelas penguasa tidak melakukan sesuatu tanpa alasan. Bila mereka mengebiri hak demokrasi, ini bukan karena mereka tidak paham atau gagal paham demokrasi.
Di satu sisi, jelas kenaikan suku bunga yang tajam ini akan berdampak pada inflasi. Di sisi lain, ada banyak faktor yang berada di luar kendali bank sentral. Kita telah mengupasnya secara rinci di artikel pada bulan Mei (Crisis, protectionism and inflation: war prepares the way for revolution), tetapi kita akan mengulang poin-poin utamanya di sini.
Para ekonom borjuis, yang tidak bisa melihat melampaui ujung hidung mereka, berhasil meyakinkan diri mereka sendiri bahwa epos inflasi rendah dan suku bunga rendah akan terus berlangsung selama-lamanya. Mereka bahkan mengubah kepercayaan yang tak berlandasan ini menjadi teori, yang berdasarkan asumsi-asumsi yang paling arbitrer dan bodoh. Dan semua teori mereka ternyata keliru.
Di masa krisis ekonomi yang diperparah oleh pandemi, jam istirahat terus dipotong dan pada saat yang sama intensitas kerja semakin tinggi demi menjaga profit kapitalis. Belum lagi iklim serba kompetitif sesama pekerja yang turut memperparah persekusi mental. Mereka harus bersaing satu sama lain kalau tidak ingin kehilangan pekerjaan mereka dan menjadi gelandangan. Kerja menjadi rantai yang mengekang. Ini mengkonfirmasi kebenaran tesis keterasingan Marx.
